FaktualSumsel.id, Lubuk Linggau – Permasalahan banjir, buruknya sistem drainase, kerusakan jalan lingkungan, hingga kebutuhan pembangunan jembatan permanen menjadi aspirasi utama masyarakat saat kegiatan Reses Masa Sidang VI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang berlangsung pada 3–10 Juli 2026 di RT 02, Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
Kegiatan reses dipimpin Koordinator Reses M. Al-Amin, S.Si. dari Fraksi Partai Golkar bersama H. Toyeb Rakembang, S.Ag. dari Fraksi PAN, Rica Novlianty, S.SIT. dari Fraksi Partai Gerindra, serta Bembi Perdana, S.T. dari Fraksi PKS.
Dialog berlangsung terbuka dengan masyarakat yang menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian. Warga berharap reses tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi langkah awal percepatan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Salah satu aspirasi disampaikan Zawati, warga RT 04. Ia menegaskan bahwa banjir yang terjadi setiap musim hujan sudah menjadi persoalan bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapat penanganan serius.
Menurutnya, masyarakat telah berulang kali mengusulkan normalisasi saluran air dan perbaikan sistem drainase, namun hingga sekarang belum terlihat adanya tindak lanjut maupun pekerjaan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas warga terganggu, rumah-rumah tergenang, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Ia berharap pemerintah segera menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian warga. Isma, warga RT 01 Jalan Moneng Sepati, meminta pemerintah menyediakan lokasi pembuangan sampah yang representatif karena selama ini warga terpaksa membuang sampah ke saluran drainase sehingga menyebabkan penyumbatan dan memperparah banjir.
Ia juga meminta bantuan pembangunan saluran pembuangan limbah rumah tangga menuju instalasi yang layak. Saat ini masih terdapat pembuangan limbah WC yang mengalir langsung ke drainase sehingga menimbulkan bau menyengat, mencemari lingkungan, dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
Senada dengan itu, Weni Samsah berharap adanya kelanjutan pembangunan dan normalisasi aliran siring menuju Sungai Lalat.
Menurutnya, saluran yang dipenuhi sampah membuat air tidak mengalir dengan baik, menimbulkan bau tidak sedap, serta meningkatkan risiko genangan saat hujan deras.
Sementara itu, mantan Ketua RT 02 Rahmat kembali mengingatkan pentingnya pembangunan jembatan permanen sebagai pengganti jembatan gantung yang selama ini digunakan masyarakat.
Ia menilai keberadaan jembatan permanen sangat dibutuhkan karena menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain meningkatkan keselamatan pengguna, pembangunan jembatan permanen juga diyakini akan memperlancar mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Aspirasi serupa disampaikan Meriyas dan Anna Quen yang meminta pemerintah segera memperbaiki kondisi Jalan Gang Alridin dan Jalan Moneng Sepati yang mengalami kerusakan cukup parah.
Mereka menjelaskan banyaknya lubang di badan jalan membahayakan pengguna kendaraan, terutama saat malam hari dan ketika hujan karena lubang tertutup genangan air. Selain meminta perbaikan jalan, keduanya kembali menegaskan harapan masyarakat agar pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Koordinator Reses DPRD Sumsel M. Al-Amin, S.Si. menegaskan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat secara lengkap dan akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan pemerintah daerah.
“Kami memahami bahwa persoalan yang disampaikan masyarakat bukan sekadar kebutuhan pembangunan fisik, tetapi menyangkut keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi warga.
Karena itu seluruh usulan, mulai dari penanganan banjir, normalisasi drainase, pengelolaan sampah, pembangunan jembatan permanen hingga perbaikan jalan lingkungan akan kami kawal sesuai kewenangan agar dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk memastikan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti sebagai catatan administrasi. Setiap usulan yang disampaikan akan kami perjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sesuai kewenangannya. Kami akan terus mengawal prosesnya agar usulan-usulan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Taba Pingin memiliki peluang besar untuk direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat terus membangun komunikasi yang baik sehingga setiap program benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Reses Masa Sidang VI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut menjadi bukti komitmen wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai dasar memperjuangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Dapil VIII. (Adv)
