TNI / Polri

Polda Sumsel Dalami 62 Perkara Karhutla, Korporasi Jadi Fokus Pengawasan dan Penegakan Hukum

35
×

Polda Sumsel Dalami 62 Perkara Karhutla, Korporasi Jadi Fokus Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini

PALEMBANG, faktualsumsel.id — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus menjadi perhatian serius Polda Sumsel. Hingga Oktober 2026, kepolisian telah menangani 62 laporan polisi terkait karhutla, dengan langkah penyidikan yang mencakup perkara perorangan hingga korporasi.

Dari total laporan tersebut, sebanyak 42 perkara masuk dalam kluster perorangan dengan 52 orang ditetapkan sebagai tersangka. Luas lahan terdampak dalam kluster ini mencapai 133,81 hektare. Sementara pada kluster korporasi, terdapat 20 laporan polisi, satu tersangka korporasi telah ditetapkan, serta penyegelan lahan konsesi HGU/IUP dengan estimasi luas 811,49 hektare.

Perkembangan penanganan perkara itu disampaikan Polda Sumatera Selatan dalam konferensi pers pembaruan penanganan karhutla 2026 di Gedung Presisi Lantai 7 Mapolda Sumsel, Palembang, Jumat (23/10/2026).

Melalui pemaparan tersebut, kepolisian menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penguatan pembuktian agar setiap perkara diproses berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan metode ilmiah. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Penegakan hukum karhutla di Sumatera Selatan kami laksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis metode ilmiah. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya Polri melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Rony.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menerapkan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dengan melibatkan ahli ilmu tanah dan forensik lingkungan hidup dari IPB University. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisis ilmiah terhadap bukti yang ditemukan di lapangan sekaligus memperkuat proses pembuktian dalam penanganan perkara.

Pelibatan ahli menjadi salah satu upaya untuk mendalami aspek lingkungan yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Dengan dukungan analisis ilmiah, penyidik dapat menelaah fakta-fakta yang relevan sebelum menarik kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia.

Tidak hanya menyelidiki peristiwa kebakaran, Polda Sumsel juga melakukan pemeriksaan terhadap sarana pencegahan yang dimiliki perusahaan di wilayah konsesi. Pemeriksaan tersebut meliputi ketersediaan menara pemantau api, embung air, serta kesiapan Tim Regu Pemadam Kebakaran (RPK).

Aspek tersebut menjadi perhatian karena pencegahan karhutla membutuhkan kesiapan sejak sebelum kebakaran terjadi. Pengelola lahan dituntut memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk kesiapsiagaan personel dan peralatan untuk mengantisipasi potensi munculnya titik api.

Dalam konteks penanganan korporasi, penyegelan lahan konsesi seluas estimasi 811,49 hektare menjadi salah satu langkah yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Namun, luas lahan yang disegel perlu dibedakan dari luas lahan yang terbakar karena keduanya merupakan ukuran yang berbeda.

Konferensi pers itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sumsel, yakni Karo Ops Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., Dirreskrimsus Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., dan Kabidpropam Kombes Pol. Karimudin Ritonga, S.I.K., M.H., serta jajaran rektor perguruan tinggi se-Sumatera Selatan.

Keterlibatan kalangan akademisi dalam kegiatan tersebut sejalan dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam penanganan perkara. Sinergi antara kepolisian dan ahli diharapkan dapat memperkuat kualitas penyidikan sekaligus mendorong penanganan karhutla yang lebih terukur.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penanggulangan karhutla memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran maupun mengurangi dampaknya.

Menurutnya, pengawasan dan pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Deteksi dini terhadap titik api, pelaporan cepat, serta kesiapan sarana pemadaman menjadi bagian penting dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran, terutama di wilayah yang rawan karhutla.

Dampak kebakaran lahan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas sehari-hari, serta memengaruhi kegiatan ekonomi dan pendidikan. Karena itu, pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko kerugian yang lebih besar.

Polda Sumsel mengingatkan masyarakat dan korporasi agar mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan serta tidak melakukan pembakaran lahan. Masyarakat yang menemukan indikasi pembakaran atau titik api diminta segera melapor kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, jajaran kepolisian juga memperlihatkan sejumlah barang bukti yang diamankan penyidik. Barang bukti itu meliputi ekskavator, mesin pompa, jeriken, dan sampel abu pembakaran yang menjadi bagian dari proses penyidikan perkara karhutla.

Keberadaan barang bukti tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan pembuktian dalam masing-masing perkara. Penentuan tanggung jawab pidana tetap mengacu pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.

Dengan penanganan 62 laporan polisi hingga Oktober 2026, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap karhutla, termasuk melalui pembuktian ilmiah dan pemeriksaan terhadap kesiapan pencegahan kebakaran di area konsesi.

Kepolisian berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan. Dukungan lintas sektor juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

Polisi Bersama Masyarakat.