FaktualSumsel.id, Musi Rawas – Persoalan infrastruktur penunjang aktivitas pertanian serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Desa Tri Karya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, dalam kegiatan Reses Masa Sidang VI Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang berlangsung pada 3–10 Juli 2026.
Kegiatan reses tersebut dihadiri Koordinator Reses M. Al-Amin, S.Si dari Fraksi Partai Golkar, H. Toyeb Rakembang, S.Ag dari Fraksi PAN, Rica Novlianty, S.SIT. dari Fraksi Partai Gerindra, serta Bembi Perdana, S.T. dari Fraksi PKS.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak yang dinilai berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Kelik Apriyadi, warga Dusun VI Desa Tri Karya, menegaskan bahwa akses jalan menuju kawasan perkebunan dan persawahan sudah lama menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi secara maksimal. Menurutnya, kondisi jalan yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan, menghambat aktivitas para petani dalam mengangkut hasil panen maupun distribusi sarana produksi pertanian.
“Kami sangat berharap adanya pembangunan akses jalan perkebunan dan persawahan. Jalan yang layak akan mempermudah petani membawa hasil panen, mengurangi biaya angkut, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Infrastruktur ini bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi penunjang utama perekonomian warga yang mayoritas bekerja sebagai petani,” ungkap Kelik.
Sementara itu, Sugeng selaku Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Desa Tri Karya mengusulkan agar dilakukan pengerasan jalan akses kebun di Dusun VII. Ia menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan jalur utama masyarakat menuju lahan pertanian dan perkebunan, namun hingga kini kondisinya masih memerlukan peningkatan.
Menurut Sugeng, apabila akses tersebut diperkeras, mobilitas masyarakat akan semakin lancar, distribusi hasil pertanian menjadi lebih efisien, dan aktivitas ekonomi desa dapat berkembang lebih baik. Ia berharap usulan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Di sisi lain, perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat juga disampaikan Meidy, salah seorang warga Desa Tri Karya. Ia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Meidy mengusulkan adanya program pengembangan UMKM secara berkelanjutan, meliputi penyediaan fasilitas bagi pedagang kecil, pelatihan kewirausahaan, seminar pengembangan usaha, pendampingan pemasaran, hingga bantuan permodalan. Menurutnya, dengan dukungan tersebut pelaku usaha kecil akan mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Koordinator Reses Dapil VIII, M. Al-Amin, S.Si, mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan DPRD dalam menyusun skala prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap usulan yang muncul merupakan gambaran nyata kebutuhan masyarakat di lapangan sehingga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, tetapi menjadi momentum bagi kami untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Apa yang disampaikan warga Desa Tri Karya hari ini, mulai dari kebutuhan pembangunan akses jalan menuju perkebunan dan persawahan, pengerasan jalan kebun di Dusun VII, hingga pengembangan UMKM, merupakan aspirasi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kecamatan Purwodadi. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani dan jalan menuju kawasan perkebunan harus menjadi perhatian agar aktivitas masyarakat tidak lagi terkendala, terutama saat musim hujan maupun ketika mengangkut hasil panen.
“Apabila akses jalan menuju lahan pertanian semakin baik, tentu biaya transportasi petani dapat ditekan, distribusi hasil panen menjadi lebih lancar, dan pendapatan masyarakat juga berpotensi meningkat. Hal-hal seperti inilah yang akan terus kami dorong agar menjadi prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, M. Al-Amin juga menilai pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan modal, tetapi juga dengan pelatihan, pendampingan, peningkatan keterampilan, hingga perluasan akses pemasaran. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja baru apabila mendapat dukungan yang berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka. Seluruh usulan yang telah kami terima akan kami inventarisasi, kami kawal, dan kami perjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Harapan kami, aspirasi yang disampaikan hari ini tidak berhenti sebagai catatan reses semata, tetapi dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Tri Karya dan wilayah Dapil VIII secara umum,” tutupnya. (Adv).
