PALEMBANG, faktualsumsel.id – Ketersediaan pasokan listrik yang memadai belum sepenuhnya menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kelistrikan yang optimal. Keterbatasan infrastruktur jaringan, gangguan akibat vegetasi, persoalan tegangan rendah hingga belum meratanya akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I saat menggelar kunjungan reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan itu, DPRD tidak hanya menggali informasi mengenai kondisi pasokan listrik, tetapi juga mendorong PLN memperkuat infrastruktur distribusi agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kebutuhan penambahan gardu listrik untuk mendukung perluasan jaringan dan meningkatkan kualitas distribusi. Keterbatasan infrastruktur tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar pengembangan jaringan listrik dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat, memimpin langsung kunjungan tersebut. Turut hadir Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).
Kunjungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pelayanan kelistrikan di sembilan kecamatan wilayah Dapil I Kota Palembang, meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Chairul mengatakan, persoalan kelistrikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapat perhatian. Berbagai keluhan yang diterima anggota dewan, mulai dari tagihan listrik, gangguan pasokan, tegangan rendah hingga keterbatasan jaringan, perlu dikomunikasikan langsung dengan pihak penyedia layanan.
Menurutnya, pertemuan dengan PLN menjadi kesempatan untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus mengetahui langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.
Dengan begitu, aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diteruskan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dari pihak PLN, Senior Manager Perencanaan PLN UID S2JB, Armunanto, yang mewakili General Manager Diksi Erfani Umar, memaparkan bahwa secara umum ketersediaan daya listrik di Sumatera Selatan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan, daya mampu pasok listrik di Sumatera Selatan mencapai 2.785 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan pada saat beban puncak berada di kisaran 1.215 MW.
Khusus wilayah layanan Palembang, beban puncak tercatat sekitar 622 MW dengan dukungan 20 gardu induk dan 205 jalur penyaluran listrik atau penyulang.
“Pasokan secara sistem tersedia dengan cukup. Yang terus kami jaga adalah bagaimana energi tersebut sampai kepada pelanggan dengan andal dan berkualitas,” ujar Armunanto.
Meski kapasitas pasokan relatif mencukupi, PLN mengakui tantangan utama masih berada pada aspek distribusi. Artinya, ketersediaan energi dalam jumlah besar harus diimbangi dengan kondisi jaringan yang memadai agar listrik dapat tersalurkan secara stabil hingga ke pelanggan.
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gangguan jaringan adalah keberadaan pohon dan vegetasi di sekitar jalur listrik.
Berdasarkan hasil evaluasi PLN UID S2JB hingga Oktober 2026, vegetasi menjadi faktor penyebab gangguan terbesar dengan kontribusi sekitar 59 persen dari gangguan yang teridentifikasi.
Untuk mengurangi risiko tersebut, PLN menjalankan program Strategi Eliminasi Risiko Vegetasi dan Evaluasi Jaringan (SERVE). Program ini mencakup pemangkasan pohon di sekitar jaringan, pemeriksaan jalur rawan gangguan, serta perbaikan dan penggantian komponen jaringan yang membutuhkan penanganan.
Selain itu, persoalan tegangan rendah juga menjadi perhatian PLN. Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan panjang jaringan, pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat, serta kapasitas peralatan yang tersedia.
Sejumlah pekerjaan penguatan jaringan dan penyesuaian kapasitas peralatan telah dimasukkan dalam rencana kerja 2026. Sementara kebutuhan pekerjaan lainnya akan diusulkan untuk direalisasikan pada 2027.
Di sisi pelanggan, PLN juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan keluhan tagihan listrik. Setiap pengaduan akan ditelusuri berdasarkan riwayat pemakaian energi, hasil pencatatan meter, kesesuaian tarif hingga kondisi alat ukur di rumah pelanggan apabila diperlukan.
PLN turut mengarahkan masyarakat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai saluran pengaduan dan pemantauan layanan. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat melaporkan gangguan listrik, menyampaikan ketidaksesuaian tagihan hingga memantau perkembangan penyelesaian laporan.
Tersedia pula fitur Swacam yang memungkinkan pelanggan mencatat angka meter listrik secara mandiri dengan mengambil foto meteran. Fitur ini diharapkan meningkatkan transparansi pencatatan pemakaian energi setiap bulan.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Dapil I dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Romiana Hidayati, menilai pertemuan tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai upaya PLN dalam meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan jaringan listrik.
Namun, menurut perempuan yang akrab disapa Bunda Omi tersebut, masih terdapat sejumlah kendala infrastruktur yang perlu dicarikan solusi bersama, terutama menyangkut kebutuhan gardu listrik untuk mendukung pemerataan pelayanan.
Ia mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu masukan penting yang akan dibawa DPRD untuk dikoordinasikan dengan pemerintah, termasuk pemerintah pusat.
“Reses di PT PLN UID S2JB hari ini kita lakukan berdasarkan masukan dari masyarakat terkait layanan PLN. Tadi sudah dijawab semua oleh pihak PLN. Mereka sudah melakukan upaya-upaya terbaik untuk peningkatan pelayanan, termasuk untuk beberapa wilayah yang belum tersambung aliran listrik. Mereka juga sudah berprogres untuk terus memperluas jaringan,” ungkap Romiana.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan harus didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Keterbatasan gardu menjadi salah satu persoalan yang perlu diperjuangkan agar masyarakat di wilayah yang membutuhkan dapat memperoleh akses listrik secara optimal.
“Namun, mereka memiliki kendala kekurangan gardu. Ini juga menjadi masukan bagi kita untuk dikoordinasikan dengan pemerintah agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Romiana, koordinasi lintas sektor diperlukan karena pemerataan akses listrik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan PLN dalam menyediakan pasokan, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan penguatan infrastruktur.
Selain persoalan teknis kelistrikan, pertemuan tersebut turut membahas program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PLN.
Romiana menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, penyaluran program CSR PLN saat ini telah terintegrasi melalui Forum CSR sehingga tidak lagi dilakukan secara tersendiri. Sementara untuk bantuan sosial lainnya, PLN memiliki Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai salah satu wadah penyaluran bantuan.
“Hal lain yang kami bahas adalah terkait CSR. Ternyata mereka sudah terintegrasi dengan Forum CSR sehingga tidak lagi dapat menyalurkan secara tersendiri. Untuk bantuan sosial lainnya, mereka memiliki YBM PLN,” tambahnya.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi seluruh pihak, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan, memperkuat infrastruktur distribusi, serta memperluas jangkauan listrik bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses secara optimal.
DPRD Sumsel juga mendorong agar komunikasi dengan PLN dan pemerintah daerah terus diperkuat. Dengan demikian, persoalan kelistrikan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani melalui perencanaan yang terukur, penguatan jaringan, serta koordinasi anggaran dan kebijakan sesuai kewenangan.
Bagi DPRD, ketersediaan listrik bukan semata persoalan besarnya kapasitas daya, melainkan juga menyangkut pemerataan akses dan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, berbagai aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi percepatan pembenahan pelayanan kelistrikan di Kota Palembang.













