PALEMBANG, faktualsumsel.id — Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong terwujudnya tata kelola sekolah yang semakin profesional dengan menyatukan pemahaman dan prosedur kerja operator serta bendahara SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumatera Selatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Peningkatan Kompetensi Operator dan Bendahara Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri se-Sumatera Selatan yang diikuti sebanyak 965 peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondyaboni, SE., S.Kom., M.Si., M.Pd., mengatakan penguatan kompetensi operator dan bendahara merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel dan berbasis data.
Menurutnya, pengelolaan sekolah tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi, pengelolaan data dan keuangan yang berjalan dengan standar yang jelas.
“Karena itu, peningkatan kompetensi operator dan bendahara bukan merupakan kegiatan administratif semata, tetapi merupakan bagian dari penguatan tata kelola pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Mondyaboni.
Ia menilai keseragaman pemahaman menjadi penting karena setiap satuan pendidikan menghadapi tugas administrasi, pengelolaan data dan keuangan yang memiliki prinsip serta ketentuan yang harus dipenuhi.
Dengan adanya pemahaman dan prosedur kerja yang lebih seragam, sekolah diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Jangan Bekerja Sendiri
Mondyaboni juga meminta operator dan bendahara tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugas. Koordinasi dengan kepala sekolah dan unsur terkait di satuan pendidikan harus diperkuat.
“Kepala sekolah tetap menjadi penanggung jawab utama tata kelola satuan pendidikan. Karena itu, bangunlah budaya kerja yang kolaboratif,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap data yang disampaikan harus diverifikasi, setiap transaksi harus memiliki dasar dan bukti yang jelas, serta setiap program harus direncanakan dan dilaksanakan secara tertib.
“Setiap laporan harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Menurut Mondyaboni, sekolah tidak cukup hanya tertib secara administratif. Tata kelola yang dibangun juga harus sehat dan diarahkan pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
Perkuat Standar Kerja di 965 Peserta
Ketua Panitia, Hj. Eka Diani Hartini, M.Si., menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas operator serta bendahara dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien, tertib, transparan dan akuntabel.
Kegiatan mengusung tema “Meningkatkan Kompetensi Operator dan Bendahara Sekolah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pendidikan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Data.”
Sebanyak 965 operator dan bendahara SMA, SMK dan SLB Negeri se-Sumatera Selatan mengikuti kegiatan tersebut.
Materi yang diberikan mencakup kebijakan Disdik Sumsel dalam penguatan tata kelola satuan pendidikan, peningkatan profesionalitas operator, pengelolaan dan pemutakhiran data pendidikan, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendidikan, serta pengelolaan administrasi sekolah berbasis digital.
Sementara dari sisi pengelolaan keuangan, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan dan tata kelola keuangan sekolah, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan pendidikan.
Untuk memastikan materi dapat diterapkan, pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, praktik dan simulasi, studi kasus, pendampingan teknis serta evaluasi pemahaman peserta.
Eka mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu operator dan bendahara, tetapi juga menciptakan keseragaman pemahaman dan prosedur kerja antarsatuan pendidikan.
“Harapannya, koordinasi antara satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan semakin baik dan tata kelola sekolah semakin profesional,” ujarnya.
Dengan penguatan kompetensi dan keseragaman prosedur kerja tersebut, Disdik Sumsel menargetkan terciptanya pengelolaan pendidikan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, tata kelola yang semakin baik diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan mendukung peningkatan mutu pendidikan bagi peserta didik di Sumatera Selatan.
