Berita

ARUN Sumsel Resmi Dilantik, Siap Kawal Agraria hingga Potensi Hilirisasi Energi

17
×

ARUN Sumsel Resmi Dilantik, Siap Kawal Agraria hingga Potensi Hilirisasi Energi

Sebarkan artikel ini

 PALEMBANG, faktualsumsel.id — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Selatan periode 2026 resmi dilantik. Sebanyak Ratusan pengurus baru mendapat amanah untuk memperkuat advokasi masyarakat sekaligus mengawal berbagai persoalan strategis di Sumsel.

 

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD ARUN Sumsel yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Minggu (27/9/2026).

 

Musda menjadi momentum konsolidasi sekaligus penyusunan arah kerja organisasi. Sejumlah isu menjadi sorotan, mulai dari persoalan agraria, pendampingan masyarakat, hingga potensi Sumsel di sektor energi dan hilirisasi.

 

Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, meminta kepengurusan baru ARUN Sumsel tidak meninggalkan akar perjuangan organisasi yang sejak awal berdiri banyak bersentuhan dengan persoalan agraria.

 

“ARUN ini berdiri tahun 2014, dan ARUN itu berangkat dari persoalan-persoalan agraria, yang awalnya berada di Lampung,” ujarnya.

 

Menurut Bob, perjuangan dalam mendampingi masyarakat memiliki tantangan tersendiri. Ia mengaku telah tiga kali menghadapi proses hukum selama menjalankan perjuangan organisasi.

 

“Saya bisa bebas, karena saya tidak terbukti menerima serupiah pun uang yang mengalir ke saya, dan betul-betul murni saya menghibahkan diri saya untuk masyarakat,” tegasnya.

 

Ia berharap ARUN Sumsel mampu memperkuat kehadiran organisasi di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu menyelesaikan persoalan yang membutuhkan pendampingan dan advokasi.

 

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., mengatakan Musda merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi karena menjadi ruang untuk menyatukan visi dan menentukan program kerja.

 

Ratu Dewa berharap pengurus ARUN Sumsel yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan mengedepankan integritas, profesionalitas dan tanggung jawab.

 

“ARUN juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

 

Menurutnya, ARUN juga dapat mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak terkait ketika menghadapi berbagai persoalan.

 

Ia mengingatkan agar fungsi advokasi dijalankan dengan mengedepankan aturan hukum, etika dan objektivitas serta berorientasi pada solusi.

 

“Upaya advokasi juga diharapkan dilakukan secara konstruktif dan berorientasi pada pencarian solusi,” katanya.

 

Ratu Dewa menambahkan, Pemerintah Kota Palembang membuka ruang sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

 

Di sisi lain, Ketua DPD ARUN Sumsel yang baru dilantik, Febri Zulian S., menegaskan pihaknya siap menjalankan amanah organisasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

 

“Insyaallah kami DPD ARUN Sumatera Selatan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan advokasi-advokasi kerakyatan kepada masyarakat,” ujarnya.

 

Febri berharap semangat kepengurusan baru tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Ia ingin ARUN Sumsel segera bergerak menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

“Setelah pelantikan ini, kami berharap semangat yang muncul tidak hanya berhenti pada euforia pelantikan,” katanya.

 

Soroti Energi dan Hilirisasi

 

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas F. Fernando Duling, memberikan perhatian khusus terhadap potensi strategis Sumatera Selatan.

 

Menurutnya, Sumsel memiliki kekuatan besar pada sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan energi lokal. Potensi tersebut dinilai perlu dipetakan dan dikawal oleh ARUN Sumsel.

 

“Tanggung jawab apa ke depan yang harus datang, di-maintenance oleh DPD ARUN Sumsel. Terkhusus ada tiga wilayah yaitu Lahat, Muara Enim, dan Palembang,” jelasnya.

 

Fernando menilai ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing yang membutuhkan perhatian organisasi.

 

Ia menegaskan, ARUN tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi yang bergerak ketika terjadi persoalan hukum.

 

“Saya berharap ARUN tidak sama dengan ormas pada umumnya. Banyak latar belakang kegiatan kita adalah proses pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat. Maka konteks kita adalah advokasi,” tegasnya.

 

Menurut Fernando, advokasi dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, budaya, keamanan, pertahanan, hubungan internasional hingga persoalan yang berkaitan dengan interaksi sosial masyarakat.

 

Ia juga mendorong ARUN Sumsel melihat lebih jauh peluang hilirisasi sumber daya alam daerah.

 

“Sumsel ada sawit nggak? Ada. Sumsel ada tambang nggak? Ada,” katanya.

 

Menurut Fernando, keberadaan sawit, batu bara dan energi lokal membuat Sumsel memiliki potensi untuk mengambil bagian dalam pengembangan hilirisasi energi.

 

“Saya mengatakan adalah sejauh mana kemampuan DPD Sumsel di kemudian hari terhadap perspektif hilirisasi energi. Hilirisasi energi karena akan didorong menjadi kekuatan kedaulatan energi,” ujarnya.

 

ARUN Diminta Tetap Dekat dengan Rakyat

 

Dewan Pembina DPP ARUN sekaligus Penasehat Presiden RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, mengingatkan jajaran ARUN Sumsel agar tidak melupakan kekuatan sejarah daerah.

 

Menurutnya, Sumsel memiliki sejarah panjang dalam politik, ekonomi, hukum dan peradaban Nusantara, termasuk kejayaan Kerajaan Sriwijaya.

 

Ia menyebut sejarah tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan diri sekaligus mengembangkan potensi daerah.

 

“Bapak-bapak dan juga saya, bangga menjadi orang Sumatera Selatan, karena sangat disegani sampai kerajaan Cina,” bebernya.

 

Sementara itu, Dewan Penasihat ARUN, Kolonel TNI Purn. Dr. Parlin Rumahorbo, M.Si., meminta ARUN Sumsel mampu membaca berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.

 

Menurutnya, persoalan politik, agraria, perkebunan dan berbagai kebijakan pemerintah perlu dipahami agar fungsi advokasi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

 

“ARUN harus melihat isu-isu ini, bagaimana mengadvokasi bidang-bidang ini supaya benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

 

Parlin juga mengingatkan ARUN agar tidak terafiliasi dengan paham radikal maupun terorisme serta tetap menjalankan peran organisasi sesuai koridor hukum.

 

Hal senada disampaikan Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Dr. Pujiono Suardi. Ia menekankan pentingnya organisasi berada dekat dengan masyarakat.

 

Ia menggambarkan prinsip tersebut melalui ungkapan Latin non supra populum, sed inter populum, yang berarti tidak berada di atas rakyat, tetapi berada di tengah-tengah rakyat.

 

“ARUN itu telah memilih jalan, tidak berdiri di atas rakyat, bahkan berdirinya, tingginya ARUN tidak ingin menginjak kepala rakyat, tapi ARUN ingin berada di tengah-tengah rakyat,” ujarnya.

 

Pujiono juga menyinggung persoalan reforma agraria dan pentingnya keberpihakan terhadap petani serta masyarakat kecil dalam akses terhadap tanah.

 

“Tanah redistribusi tanah itu bukan hanya untuk korporasi, tapi tanah itu juga untuk petani-petani kecil, tanah itu juga untuk masyarakat kecil,” katanya.

 

Dengan dilantiknya ratusan pengurus, DPD ARUN Sumsel kini memiliki tugas untuk menerjemahkan hasil Musda ke dalam kerja nyata.

 

Fokus tersebut mencakup pendampingan masyarakat, advokasi agraria, pemetaan isu strategis serta pengawalan potensi Sumsel di sektor energi dan hilirisasi.

 

Kepengurusan baru juga dituntut membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat agar keberadaan ARUN tidak berhenti sebagai organisasi struktural, tetapi benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat.