PALEMBANG, faktualsumsel.id — Persoalan ketersediaan air bersih, keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, hingga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I di SMAN 10 Palembang.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan langsung pihak sekolah dalam Reses Masa Sidang VII Tahun 2026 yang berlangsung pada Senin (16/11/2026). Aspirasi itu sekaligus menjadi gambaran kebutuhan riil satuan pendidikan yang memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah belum optimalnya distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke lingkungan sekolah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan solusi karena ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar dalam menunjang aktivitas pendidikan sehari-hari.
Kegiatan reses dipimpin Koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat. Turut hadir Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), serta Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra). Reses tersebut mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, yakni Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.

Dalam pertemuan tersebut, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk menyerap persoalan masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan kebutuhan yang disampaikan dapat masuk dalam pembahasan di tingkat pemerintahan daerah.
Ia mengatakan, seluruh aspirasi yang dihimpun, termasuk dari lingkungan pendidikan, akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.
Chairul juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen bagi DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program pembangunan sektor pendidikan, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui fungsi anggaran, DPRD memiliki peran dalam membahas dan menyetujui APBD bersama pemerintah provinsi. Sementara fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan program yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sesi dialog, persoalan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi perhatian. Chairul menyampaikan bahwa persoalan kepegawaian tersebut perlu mengikuti kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Adapun terkait permintaan bantuan fasilitas sekolah, ia meminta pihak SMAN 10 Palembang menyiapkan proposal resmi agar kebutuhan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.
Anggota DPRD Sumsel, Aryuda Perdana Kusuma, mengatakan bahwa kegiatan reses bukan hanya menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan yang perlu diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Menurutnya, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat dan disampaikan dalam rapat paripurna, kemudian diproses melalui mekanisme pembahasan di DPRD, termasuk Badan Anggaran apabila berkaitan dengan kebutuhan penganggaran.
“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.
Aryuda juga meminta pihak sekolah menyusun proposal secara terperinci agar kebutuhan perbaikan fasilitas maupun pengadaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki dasar pengajuan yang jelas.
“Kami menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” ujarnya.
Senada, Abdullah Taufik mengatakan bahwa persoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian dalam agenda reses Dapil I. Ia menyebutkan, dialog di SMAN 10 Palembang mengungkap sejumlah kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan fasilitas sekolah, tetapi juga persoalan kepegawaian dan sosial masyarakat.
“Hari ini kami dari Dapil I turun langsung ke SMAN 10 Palembang. Ada beberapa pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan, terutama terkait fasilitas sekolah, PPPK, serta persoalan sosial masyarakat. Semua aspirasi ini kami serap dan akan kami laporkan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa segera diperjuangkan dan direalisasikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 10 Palembang, Lili Rahmawati, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa persoalan distribusi air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang perlu segera mendapatkan perhatian.
Ia menjelaskan, kendala yang dialami sekolah bukan terletak pada jumlah tandon atau tempat penampungan air, melainkan pada distribusi pasokan air dari PDAM yang belum berjalan optimal.
“Kami berharap persoalan distribusi air ini bisa dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan bahwa anggota DPRD Sumsel akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak PDAM agar distribusi air ke sekolah bisa lebih baik,” jelasnya.
Selain air bersih, pihak sekolah juga menyampaikan kebutuhan pengadaan perangkat sound system untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah. Persoalan kedisiplinan serta pengaturan jam kerja guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) turut menjadi bagian dari dialog bersama anggota dewan.
Lili menjelaskan, guru ASN memiliki ketentuan jam kerja yang harus dipatuhi. Guru tidak serta-merta diperkenankan meninggalkan lingkungan sekolah setelah menyelesaikan jam mengajar, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan jam kerja hingga pukul 16.00 WIB.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa bantuan perbaikan lapangan olahraga dan toilet sekolah merupakan realisasi aspirasi dari kegiatan reses sebelumnya.
Menurut Lili, dukungan terhadap fasilitas tersebut penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih layak dan menunjang aktivitas siswa.
Ia mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Sumsel yang telah memberikan kesempatan kepada pihak sekolah, guru, dan siswa untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan anggota DPRD Sumsel. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung kebutuhan sekolah. Mudah-mudahan aspirasi guru dan siswa, termasuk perbaikan lapangan olahraga dan WC, bisa segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
Lili menambahkan, pihak sekolah diminta menyiapkan proposal sebagai dasar pengajuan bantuan sesuai kebutuhan yang telah disampaikan.
Melalui reses tersebut, pihak sekolah berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas pencatatan dan pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret. Terutama menyangkut kelancaran distribusi air bersih serta pemenuhan fasilitas penunjang pendidikan agar kegiatan belajar mengajar di SMAN 10 Palembang dapat berlangsung lebih optimal.













