Berita

Bea Cukai Sumbagtim Bongkar Skala Peredaran Barang Ilegal, Rp40,33 Miliar Dimusnahkan

22
×

Bea Cukai Sumbagtim Bongkar Skala Peredaran Barang Ilegal, Rp40,33 Miliar Dimusnahkan

Sebarkan artikel ini

PALEMBANG, faktualsumsel.id — Sebanyak 22,4 juta batang rokok ilegal dan hampir 6.900 liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim). Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp40,33 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp20,56 miliar.

Pemusnahan ini menjadi bagian dari hasil pengawasan kepabeanan dan cukai sepanjang 2025–2026. Di balik angka tersebut, terdapat ratusan dokumen penindakan yang menunjukkan upaya aparat dalam menindak barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang melaksanakan pemusnahan secara bertahap sejak 26 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi, mengatakan pengawasan dan penindakan akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan dunia usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai aturan

“Melalui pengawasan yang konsisten dan sinergi dengan berbagai pihak, kami berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh,” ujar Agus, Rabu (28/10/2026).

Data Bea Cukai Sumbagtim mencatat, barang yang dimusnahkan berasal dari 229 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode 2025–2026. Nilai total barang diperkirakan mencapai Rp40.332.305.374.

Rokok ilegal mendominasi daftar barang yang dimusnahkan, dengan jumlah mencapai 22.447.700 batang. Selain itu, terdapat 9.764 botol minuman beralkohol ilegal dengan total volume 6.894.000 mililiter atau sekitar 6.894 liter.

Barang lainnya meliputi 114 kilogram tembakau iris, 40 mililiter rokok elektrik, 258 meter kain tekstil, serta 542 potong pakaian bekas.
Dari keseluruhan barang tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp20.564.489.468.

Angka ini menegaskan besarnya nilai ekonomi barang yang menjadi objek pengawasan kepabeanan dan cukai. Peredaran barang ilegal berpotensi mengganggu penerimaan negara, merugikan pelaku usaha yang patuh, serta menciptakan persaingan pasar yang tidak sehat.

Khusus untuk hasil tembakau, kepatuhan terhadap ketentuan cukai menjadi bagian penting dalam menjaga penerimaan negara. Karena itu, pengawasan tidak cukup berhenti pada penyitaan, tetapi juga harus memastikan barang yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan tidak kembali beredar di pasar.

Sepanjang 2025 hingga 2026, Bea Cukai Sumbagtim bersama kantor-kantor vertikal di bawahnya mencatat 1.573 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, terdapat 119 penindakan di bidang narkotika.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan negara, pelindung masyarakat, fasilitator perdagangan, dan pendukung industri dalam negeri.

Melalui fungsi pengawasan, Bea Cukai berupaya mencegah peredaran barang yang melanggar ketentuan, termasuk produk yang tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan cukai.

Namun, besarnya angka penindakan juga menempatkan pengawasan berkelanjutan sebagai kebutuhan penting. Penindakan harus berjalan seiring dengan pencegahan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat agar peredaran barang ilegal dapat ditekan secara konsisten.

Dalam pelaksanaannya, sebagian barang hasil penindakan dimusnahkan melalui fasilitas PSEL Kota Palembang. Barang yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dan memenuhi persyaratan pengolahan diproses menjadi bagian dari pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

Penggunaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan barang hasil penindakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Melalui pemusnahan, barang yang tidak boleh beredar diharapkan tidak kembali masuk ke rantai perdagangan. Proses ini sekaligus menjadi tahapan akhir penanganan barang hasil penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di luar kegiatan penindakan dan pemusnahan, Bea Cukai Sumbagtim bersama KPPBC TMP B Palembang juga mencatat penerimaan negara melalui mekanisme ultimum remedium sebesar Rp4.501.995.000 atau sekitar Rp4,5 miliar.

Mekanisme tersebut merupakan penyelesaian perkara tertentu di bidang cukai melalui pembayaran sanksi administratif sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan tersebut menjadi salah satu upaya optimalisasi penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan terhadap aturan kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai Sumbagtim mengajak masyarakat tidak membeli maupun menggunakan barang ilegal serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Peran konsumen dinilai penting dalam membantu menekan permintaan terhadap produk yang beredar tanpa memenuhi kewajiban hukum.

Pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menciptakan perdagangan yang tertib dan adil.

Pemusnahan barang senilai Rp40,33 miliar ini menjadi salah satu catatan penting pengawasan Bea Cukai Sumbagtim selama 2025–2026. Ke depan, konsistensi pengawasan dan pencegahan menjadi kunci untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dan iklim usaha yang sehat.