PALEMBANG, faktualsumsel.id – Keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan dan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I di SMK Madyatama Palembang, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak, mulai dari usulan pembangunan toilet hingga aspirasi guru terkait status kepegawaian melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aspirasi itu menjadi bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat dalam Reses Masa Sidang VII Tahun 2026. DPRD Sumsel menegaskan, berbagai persoalan yang disampaikan akan dicatat dan dibawa ke mekanisme pembahasan legislatif untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat, mengatakan reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, termasuk kebutuhan sektor pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan pihak sekolah, guru, maupun siswa tidak boleh berhenti sebatas catatan pertemuan. Seluruh masukan tersebut akan diteruskan melalui mekanisme kelembagaan DPRD agar mendapatkan perhatian pemerintah provinsi.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.
Chairul menjelaskan, DPRD memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Karena itu, berbagai usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan akan menjadi bahan perjuangan DPRD, terutama apabila menyangkut peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan fasilitas dasar di lingkungan sekolah.
Terkait aspirasi guru mengenai peluang menjadi PPPK, Chairul menyatakan persoalan tersebut akan turut disampaikan kepada pihak terkait. Ia menegaskan, usulan dari tenaga pendidik SMK Madyatama akan ditampung untuk selanjutnya diperjuangkan melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Untuk aspirasi guru dari SMK Madyatama terkait usulan menjadi guru PPPK, itu akan kami sampaikan,” katanya.
Selain persoalan kepegawaian, Chairul juga meminta pihak sekolah menyiapkan proposal resmi apabila membutuhkan dukungan pembangunan maupun bantuan fasilitas pendidikan. Dokumen tersebut diperlukan agar usulan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan penganggaran yang berlaku.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Golkar, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. Ia mengatakan, kegiatan reses bukan hanya menjadi sarana mendengarkan keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi jalur untuk mengawal kebutuhan tersebut hingga masuk dalam pembahasan program dan anggaran daerah.
Menurut Aryuda, seluruh aspirasi yang diterima anggota dewan akan dicatat dan disampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, usulan tersebut dapat diproses melalui pembahasan di Badan Anggaran sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” jelasnya.
Secara khusus, Aryuda menyoroti permintaan pembangunan toilet yang disampaikan pihak SMK Madyatama. Menurutnya, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari fasilitas dasar sekolah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan warga sekolah dalam menjalankan aktivitas pendidikan.
“Di sini tadi ada permintaan bantuan pembangunan toilet. Kami akan menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMK Madyatama Palembang, Hendra Firdaus, menyambut baik kunjungan anggota DPRD Sumsel Dapil I tersebut. Ia menilai kegiatan reses menjadi kesempatan bagi sekolah untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam menunjang proses belajar mengajar.
Hendra berharap usulan pembangunan toilet yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari para wakil rakyat. Menurutnya, ketersediaan fasilitas sanitasi merupakan salah satu kebutuhan penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung aktivitas seluruh warga pendidikan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumsel Dapil I Palembang yang telah hadir dan menyerap aspirasi di sekolah kami. Kami meminta bantuan pembangunan toilet dan berharap aspirasi ini dapat direalisasikan oleh Bapak dan Ibu DPRD Sumsel,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir anggota DPRD Sumsel Dapil I lainnya, yakni Firmansyah Hakim, S.H. dari Fraksi NasDem, Ir. Romiana Hidayati dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Toha, S.Ag. dari Fraksi PKS, serta Abdullah Taufik, S.E., M.M. dari Fraksi Gerindra.
Reses Dapil I DPRD Sumsel sendiri mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, yakni Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Melalui kegiatan ini, DPRD Sumsel diharapkan dapat mengawal berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pendidikan, agar tidak hanya menjadi aspirasi dalam forum reses, tetapi juga dapat ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi sekolah, guru, dan peserta didik.













